TATA KELOLA HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: Perspektif Pemerintahan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Judul: TATA KELOLA HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: Perspektif Pemerintahan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Heni Susanti | Khairul Rahman
R. Febrina Andarina Zaharnika | Dody Fernando
Dedy Felandry | A.Wafi | T. Hafis Nurul Hidayah
Evi Yanti | Setyo Utomo | Naufaldi Izral
Muslim Unana Safroni | Vallgyvan Saptuma Effendi
Androy Ade Rianda

Editor:
Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si.
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

ISBN: DALAM PROSES

SINOPSIS:
Tata Kelola Hukum dan Keadilan Sosial: Perspektif Pemerintahan dalam Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan keadilan sosial yang terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat serta tantangan pembangunan nasional dan global.
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses yang menjamin tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang akuntabel, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang mengarahkan, mengendalikan, sekaligus menjamin bahwa setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusi.
Buku ini menghimpun berbagai kajian ilmiah dari para akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki perhatian terhadap isu-isu aktual dalam tata kelola hukum dan pembangunan. Berbagai topik yang disajikan mencakup tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, reformasi hukum, transformasi pelayanan publik berbasis digital, hukum korporasi dan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hingga isu-isu hukum keluarga, perlindungan perempuan, dan anak. Keberagaman perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *